“Jadi tentang kewenangan KIS yang dibayarkan oleh pemerintah pusat itu ada di BPJS. Saya juga sudah bersurat ke BPJS agar BPJS ini proaktif memberitahu kepada seluruh peserta kalau memang Kartu BPJS sudah tidak aktif. Termasuk peserta BPJS yang dibiayai negara atau KIS,” terang Bupati.
Baca juga : Ketum Forwali DPP Pusat, Berikan Ucapan HUT KODAM III SILIWANGI KE-77
“Untuk kasus di Petanahan, penanganannya itu sebenarnya sudah sesuai SOP, saya pribadi turut prihatin atas kejadian tersebut, dan menyampaikan belasungkawa, Insya Allah almarhum husnul khatimah. Pihak rumah sakit juga sudah mengunjungi keluarga almarhum dan menyampaikan permohonan maaf,” terang Bupati.
Bagi masyarakat Kebumen yang tidak mampu secara ekonomi, Pemkab Kebumen telah menyiapkan program Kartu Kebumen Sejahtera (KKS). Kartu tersebut merupakan jaminan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk warga miskin. Masyarakat yang membutuhkan kartu tersebut agar bisa berkoordinasi dengan Dinas Sosial.
“Pemerintah kabupaten telah menyiapkan anggaran miliaran rupiah untuk program jaminan kesehatan bagi warga miskin. Jadi warga miskin yang belum punya BPJS silakan untuk mengusulkan ke Dinas Sosial. pemerintah daerah menyediakan KKS untuk memberikan jaminan kesehatam untuk warga miskin,” terangnya.
Sebelumnya berdasarkan keterangan dari pihak keluarga Muhroji (70), yang bersangkutan dibawa pulang karena alasan tidak mampu bayar rumah sakit. Sedangkan Muhroji termasuk salah satu penerima KIS dari pemerintah pusat. Namun diketahui KIS Muhroji sudah tidak aktif.
Reporter : Fandi
Comment