“Siapa yang dimaksud tokoh itu tidak jelas kriterianya. Tidak ada transparansi. Pemilih hanya berputar di lingkungan tertentu saja. Ini menimbulkan pertanyaan besar terkait objektivitas dan keterwakilan masyarakat dalam pemilihan BPD,” ungkap Andi.
Ia juga mengkritik minimnya waktu sosialisasi dan kampanye yang diberikan kepada para calon. Menurutnya, pengumuman DPT dilakukan terlalu mepet sehingga calon hanya memiliki waktu sekitar dua hari untuk melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada pemilih. “Kami ini seperti dipaksa bertanding tanpa persiapan yang cukup. DPT diumumkan mepet, waktu kampanye sangat singkat, sementara proses demokrasi seharusnya memberi ruang yang adil kepada semua calon,” katanya.
Dalam pernyataannya, Andi Haerudin dengan tegas meminta agar dilakukan pemilihan ulang khususnya di wilayah Kadus 1 yang meliputi RW 01 dan RW 09. Ia menilai proses yang terjadi telah menimbulkan banyak polemik dan berpotensi mencederai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga BPD sebagai representasi warga desa.
“Saya meminta dengan tegas agar dilakukan pemilihan ulang di wilayah Kadus 1, RW 01 dan RW 09. Demokrasi harus berjalan jujur, adil, dan sesuai aturan yang berlaku. Jangan sampai proses pemilihan BPD ini justru menjadi preseden buruk bagi masyarakat Desa Cikancung,” tegas Andi Haerudin.
Ia berharap pemerintah desa, panitia pemilihan, serta pihak terkait dapat mengevaluasi seluruh tahapan pemilihan BPD agar kejadian serupa tidak kembali terjadi di kemudian hari. Menurutnya, BPD merupakan lembaga penting dalam pemerintahan desa sehingga proses pemilihannya harus benar-benar bersih, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Comment