Tahun 2026 harus menjadi momentum penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintahan desa. Tidak boleh ada lagi sekat ego sektoral, tumpang tindih kebijakan, atau pendekatan top-down yang melemahkan kreativitas desa.
Pemerintah pusat kami harapkan terus menjaga konsistensi kebijakan yang berpihak pada desa, dengan regulasi yang sederhana, pendanaan yang tepat sasaran, serta pengawasan yang berorientasi pada pembinaan, bukan semata-mata sanksi. Pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai jembatan koordinasi, pendamping, dan penguat kapasitas aparatur desa.
Sementara itu, desa harus terus berbenah. Transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme pemerintahan desa adalah keniscayaan. Kepala desa dan perangkatnya dituntut adaptif terhadap perubahan zaman, melek teknologi, serta mampu membaca potensi desanya sendiri.
Desa, Demokrasi, dan Ketahanan Sosial
Di tengah dinamika politik nasional dan global, desa juga memegang peran penting dalam menjaga stabilitas demokrasi dan ketahanan sosial. Desa adalah ruang pertama pendidikan politik rakyat, tempat nilai toleransi, persatuan, dan kebhinekaan diuji sekaligus dipraktikkan.
APDESI Merah Putih berkomitmen mendorong desa menjadi benteng persatuan bangsa, bebas dari politik adu domba, hoaks, dan provokasi yang merusak sendi-sendi sosial. Desa harus menjadi ruang yang aman, damai, dan produktif bagi seluruh warganya.
Penutup: Dari Desa, Indonesia Menjadi Kuat
Mengawali Tahun 2026, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan—pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat—untuk kembali meneguhkan komitmen bahwa membangun Indonesia harus dimulai dari desa.
APDESI Merah Putih berdiri tegak mendukung Asta Cita Presiden, dengan keyakinan bahwa desa yang kuat akan melahirkan bangsa yang berdaulat, adil, dan sejahtera. Dari desa kita merawat persatuan, dari desa kita menggerakkan ekonomi rakyat, dan dari desa pula masa depan Indonesia dibangun dengan semangat Merah Putih.
Comment