2. Kecemburuan Para Guru: Kewajiban Penuh, Hak Nol
Poin krusial yang diangkat Dadang Karso adalah nasib para guru, baik PNS, P3K, dan Honorer. Ia menyoroti ironi antara kewajiban finansial yang rutin mereka tunaikan dengan minimnya hak yang mereka terima dalam pengambilan keputusan strategis organisasi.
“Ini adalah poin yang sangat menyakitkan. Setiap bulan, para guru ini tertib membayar iuran anggota untuk kepentingan organisasi PGRI. Mereka menjalankan kewajiban mereka 100 persen. Tetapi, ketika organisasi akan menentukan pemimpinnya, yang akan menentukan arah kebijakan PGRI selama beberapa tahun ke depan, mereka tidak dilibatkan, bahkan informasi detail pun tidak ada,” tegasnya.
Menurutnya, jika organisasi profesi seperti PGRI bersikap tertutup, bagaimana mungkin mereka bisa memperjuangkan kesejahteraan anggotanya secara adil? “Jika rumah sendiri sudah tidak demokratis, bagaimana mungkin mau mengajari demokrasi di sekolah? Pengurus PGRI Cicalengka harusnya sadar, suara guru di luar Kepala Sekolah, Pengawas, dan Penilik juga suara yang sah dan perlu didengar,” tambahnya.
3. Tuntutan Transparansi dan Demokratisasi
Dadang Karso mendesak agar proses pemilihan Ketua PGRI Kecamatan Cicalengka segera dilakukan evaluasi total. Ia menuntut pengurus PGRI untuk segera membuka ruang diskusi dan sosialisasi yang melibatkan seluruh anggota PGRI, bukan hanya di lingkaran Kepala Sekolah, Pengawas, dan Penilik saja.
“Kami minta PGRI Kecamatan Cicalengka untuk segera bersikap transparan. Libatkan semua guru! Organisasi ini didirikan untuk guru, oleh guru, dan dari guru. Jangan sampai PGRI di Cicalengka berubah menjadi organisasi elitis yang hanya dikuasai oleh segelintir orang dan mengabaikan hak-hak anggota biasa, yang telah berkontribusi aktif,” tutup Dadang Karso.
Sorotan ini diharapkan menjadi momentum bagi PGRI Cicalengka untuk kembali ke khittah organisasi yang demokratis dan memperlakukan seluruh anggotanya dengan setara dan berkeadilan.
Comment