Wartadesatv, Jakarta – Dalam beberapa minggu terakhir ini hampir tidak ada pemberitaan yang paling menyita perhatian masyarakat dunia kecuali sederet pernyataan ataupun keputusan/kebijakan kontroversial yang diambil Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih Donald Trump.
Setelah berselang beberapa hari pasca dilantik, Trump langsung mengeluarkan sejumlah kebijakan yang terbilang di luar dari dugaan banyak orang.
Sebut saja keputusan tentang penarikan diri AS dari pakta yang melawan perubahan iklim, yakni Perjanjian Paris (Paris Agreement).
Kebijakan ini dinilai banyak pihak termasuk paling kontroversial dari yang pernah diambil Presiden AS ke-45 dan ke-47 itu.
Bagaimana tidak, implikasi dari keputusan tersebut dapat menyebabkan pendanaan untuk penanganan perubahan iklim (climate financing) menjadi lebih sulit terwujud.
Hal ini secara tidak langsung dapat memicu hilangnya komitmen negara-negara maju terhadap pendanaan dan penanganan perubahan iklim yang belakang semakin memburuk.
Dan tentu saja, dampak ekonomis paling parah akan dirasakan negara-negara berkembang seperti Indonesia dalam hal pembiayaan rehabilitasi kerusakaan ekologis akibat industrialisasi karena minimnya bantuan dana internasional serta menghadapi tantangan serius dalam upaya transisi energi ramah lingkungan.
Di samping keputusan debatable di atas, juga terdapat sejumlah keputusan lain yang tak kalah kontroversial yang diprediksi bakal memberikan dampak signifikan terhadap politik maupun ekonomi.
Kendati terkesan bias publik, apa yang diputuskan Trump tentu punya landasan yang kuat. Sebut saja, peran AS sebagai negara superpower yang juga bertindak sebagai polisi dunia sebagai satu-satunya pertimbangan di balik keluarnya kebijakan-kebijakan tersebut.
Trump, seperti jamak diketahui, merupakan sosok pemimpin AS dengan sederet keputusan yang sulit ditebak sejak menjabat presiden periode pertama.
Bertolak pada gagasan “Make America Great Again” saat kampanye Trump di periode pertama pencalonan presiden menunjukkan ada kecenderungan mengembalikan kejayaan Negeri Paman Sam yang sempat melemah.
Trump menyadari bahwa selama beberapa dekade belakangan, konsentrasi kebijakan AS lebih berorientasi keluar, sehingga membuat ketahanan dalam negeri sedikit keropos.
Melihat hal itu, Trump mencoba menarik kembali AS yang terlalu condong mengurusi dapur negara lain, untuk lebih fokus ke dalam untuk membangun kembali kedigdayaan ekonomi dan kekuatannya.
Semangat yang sama kembali ia dengungkan di periode keduanya. Terbaru, untuk meningkatkan ketahanan dan keamanan dalam negeri Trump berencana akan membangun sistem pertahanan udara “Iron Dome” di AS. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk serangan dari luar akibat meningkatnya eskalasi konflik global.
Dari sinilah, kita bisa memahami latar belakang munculnya sederet kebijakan atau keputusan Trump yang terkesan pro-kontra.
Lantas, seperti apa implikasi politik dan ekonomi dari keputusan-keputusan Trump terhadap dinamika dan percaturan global?
*Implikasi Politik*
Selain kuputusan mengeluarkan AS dari Paris Agreement, Trump juga diketahui membuat beberapa kebijakan yang punya implikasi serius terhadap politik global. Mulai dari deportase massal imigran hingga upaya membuka kasus kematian Presiden AS ke-35, John F. Kennedy.
Terkait kebijakan imigran, misalnya, sejak pada minggu pertama masa jabatan kedua Trump, kurang lebih 2.400 migran ditangkap. Penangkapan tersebut diduga ditujukan terutama kepada imigran yang pernah terjerat kasus hukum. Menariknya, kasus deportasi ini termasuk yang paling massal dalam sejarah deportase di AS.
Tidak hanya itu, Trump juga rencana menyingkap dokumen rahasia pembunuhan J.F. Kennedy yang selama ini ditutup-tutupi.
Jika saja ini dibuka ke publik, maka tidak menutup kemungkinan misteri di balik kasus kematian Kennedy bakal terkuak, dan siap-siap menyeret siapa saja yang ikut terlibat dalam kasus misterius ini.
Masih mengenai kontroversi Trump, belum lama ini dirinya berniat merelokasi warga Gaza, Palestina ke Mesir dan Yordania – sebelumnya sempat muncul wacana Indonesia sebagai salah satu opsi negara tujuan relokasi – yang banyak ditentang oleh sejumlah negara termasuk Inggris bahkan oleh PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa).
Alasan di balik penolakan usulan Trump ini bisa dipahami lantaran ide tersebut secara tidak langsung mendukung kepentingan Israel yang sejak awal ingin menguasi penuh wilayah Palestina serta tindakan tersebut bernuansa pembersihan etnis yang mana sangat bertentangan dengan HAM itu sendiri.
Comment