Wartadesatv||Kebumen- Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) menggelar rapat terbatas dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kebumen guna membahas penanganan penarikan *tunggakan* pajak bumi dan bangunan (PBB).
Kepala BPKPD Kebumen Aden Andri Susilo menyatakan, pihaknya perlu menjalin kerjasama dengan Kejari Kebumen dalam hal penanganan PBB. Pasalnya, ada beberapa persoalan penarikan PBB yang dianggap perlu pendampingan dari Kejaksaan.
Aden menyebut beberapa persoalan tersebut, yakni adanya tunggakan wajib pajak, kemudian uang pajak yang dipakai oleh petugas atau penarik pajak, ada juga aset desa yang juga belum bayar pajak. Dari persoalan itu, pihaknya berkerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kebumen agar bisa diselesaikan.
“Dengan kerjasama ini harapannya kita bisa disuport oleh kejaksaan dalam menertibkan PBB, terutama uang PBB yang dibawa atau dipakai oleh tim pemungut PBB desa,” ujar Aden usai rapat bersama Kejaksaan Kebumen di Kantor BPKPD, Selasa 8 Agustus 2023.
Total uang PBB yang dipakai oleh petugas pemungut PBB ada Rp428 juta tersebar di sejumlah desa di Kabupaten Kebumen. Kemudian lainnya, ada Rp128 juta aset desa yang belum dibayarkan PBB-nya, lalu ada wajib pajak di masyarakat yang nunggak pajak sebesar Rp100 juta lebih.
“Totalnya sekitar ada Rp700 jutaan, makanya kita kerjasamakan dengan Kejaksaan ini,” terangnya.
Pihaknya sudah melakukan berbagai upaya agar persoalan ini bisa tertangani dan tidak terulang lagi, dengan cara rutin memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada wajib pajak dan petugas pajak secara persuasif. Namun sampai saat ini ada yang belum diindahkan.
“Untuk masyarakat wajib pajak kita mengarahkan agar pembayaran pajak bisa dilakukan secara online lewat beberapa kanal bisa lewat tokopedia, bisa M Banking, Shopee juga bisa agar langsung masuk RKUD. Jadi banyak cara yang lebih efisien dan aman,” ucapnya.
Komentar