Ade mendesak Pemerintah Kota Cilegon untuk segera mengambil langkah tegas. Dia meminta pengelolaan perusahaan air tersebut dapat dialihkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar hasilnya dapat dinikmati secara langsung dan optimal oleh masyarakat Cilegon.
Ade berharap, Aspirasi masyarakat Cilegon ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan pusat dalam rangka meninjau kembali izin dan kontribusi pengelolaan sumber daya air oleh pihak swasta.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen Krakatau Tirta Industri (KTI) belum memberikan tanggapan resmi. Upaya konfirmasi yang dilakukan oleh awak media terkait masalah tersebut sejauh ini belum berhasil mendapatkan keterangan dari pihak perusahaan KTI.(Neni/red).
Komentar