Wartadesav, Kab Bandung – Bupati Bandung Dadang Supriatna launching percepatan sertifikat hak atas tanah masjid dan madrasah di Kabupaten Bandung. Launching dilaksanakan di ruang rapat lantai 2 Gedung Setda Kabupaten Bandung, Soreang, Kamis (8/5/3025).
Launching percepatan sertifikat hak atas tanah masjid dan madrasah itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bandung dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung.
Bupati Bandung mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Bandung Iim Rohiman, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Cece Hidayat atas pelaksanaan launching percepatan sertifikat hak atas tanah masjid dan madrasah tersebut.
Bupati Dadang mengatakan bahwa pada pelaksanaan launching ini untuk mendorong pembuatan sertifikat lahan masjid dan madrasah secara gratis di Kabupaten Bandung.
“Dan juga PBG (Persetujuan Bangunan Gedung), termasuk pajak atau PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) pun kita gratiskan. Kenapa? Karena sarana ibadah ini penting dan dibutuhkan oleh semuanya,” kata Dadang dalam keterangannya.
Bupati Bedas mendorong pembuatan sertifikat hak atas tanah tersebut karena secara jujur ada pesantren atau masjid yang digugat oleh ahli warisnya.
“Kedepan saya tidak mau mendengar lagi,” katanya.
Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna mengatakan, bahwa ia merasa terharu dengan hadirnya Ikatan Arsitektur Indonesia (IAI). Kehadiran IAI ini bagi Pemkab Bandung menjadi tambahan energi karena penerbitan PBG harus ada persyaratan di antaranya gambar.
“Maka, saya mengucapkan terima kasih kepada Ikatan Arsitektur Indonesia yang sudah peduli terhadap pembangunan dan juga kelengkapan dokumen untuk masjid dan madrasah se-Kabupaten Bandung. Semoga ini bermanfaat dan berkah,” ungkapnya.
Ia juga meminta kepada para kepala desa, para camat, dan Ketua DMI (Dewan Masjid Indonesia) Kabupaten Bandung harus segera mendata dan menyampaikan status lahan masjid dan madrasah tersebut.
“Kalau ini berasal dari wakaf, maka dengan Kementerian Agama Kabupaten Bandung nanti koordinasinya. Setelah lengkap, nanti diserahkan berkasnya ke Kepala Kantor BPN Kabupaten Bandung. Tapi kalau misalkan DKM (Dewan Kemakmuran Masjid) membeli lahan tersebut, maka itu cukup dengan proses jual beli dan langsung bisa ketemu dengan Kepala Kantor BPN,” ujarnya.
Kang DS juga meminta bantuan kepada para kepala desa untuk tidak diuangkan urusan surat keterangan tanahnya.
Komentar